Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Jalan PT. Blastindo Dan PT. Dian Perkara

Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Jalan PT. Blastindo Dan PT. Dian Perkara – Kesepakatan kerjasama dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak, pihak kesatu serta pihak kedua. Pihak kesatu serta pihak kedua setuju untuk mengikat kesepakatan kegiatan buat melakukan paket profesi pembangunan Jalan .

Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Jalan PT. Blastindo Dan PT. Dian Perkara

hrp – Beberapa masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kerjasama paket kerja pembangunan Jalan / aspal antara PT. Dian Perkasa dan PT. Blastindo Mitra Mandiri.

Apa posisi dan tanggung jawab para pihak dalam implementasi perjanjian kerjasama pembangunan jalan / pengerjaan aspal antara PTs. Dian Perkasa dan PT. Blastindo Mitra Mandiri.

Dilansir dari repositori,Fungsi kesaksian dokumen yang diaktakan atau digunakan hanya selama masa berlaku tanda tangan semua pihak, bagaimanapun, kesaksian tersebut tidak memiliki pengaruh isi hukum perjanjian. Status dan tanggung jawab para pihak pelaksanaan perjanjian kerjasama paket kerja pengembangan Jalan antara PTs. Dian Perkasa dan PT. Blastindo Mitra Mandiri.

Bentuk tanggung jawab kontraktor (jika praktik terbaik tidak diikuti) akan dikenakan sanksi, misalnya pemindahan akan diskors dibayar. Menyelesaikan sengketa atas paket perjanjian kerja sama pembangunan jalan antara PTs. Dian Perkasa dan PT. Blastindo Mitra Mandiri, jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua, kemudian selesaikan melalui negosiasi dan konsensus, jika disahkan kika tidak tercapai konsensus, maka Pengadilan Negeri.

Baca juga : Tantangan Kerjasama Pembangunan Sabuk dan Jalan berkualitas tinggi

Itu juga bisa diselesaikan dengan membentuk perselisihan semacam itu panitia arbitrase terdiri dari perwakilan dan perwakilan pihak pertama pihak kedua kemudian menunjuk ahli yang disetujui di kedua sisi.

1. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama Pembangunan jalan
/aspal

Perjanjian kontrak dapat disimpulkan secara lisan atau mendalam dalam bentuk tertulis, untuk proyek pemerintah, perjanjian kontrak harus ditandatangani dicapai secara tertulis dan berbentuk kesepakatan standar yaitu kesepakatan kontrak dibuat dalam beberapa bentuk. protokol kesepakatan yang dicapai dalam beberapa bentuk disebut kesepakatan standar.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian standar karena menyangkut masalah keuangan dan melindungi keamanan publik di banyak negara. makna perjanjian standar adalah kesepakatan yang dibuat menurut aturan standar hyal tersebut telah tertuang dalam undang-undang 42.

Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis dibuat oleh kedua belah pihak sedang menulis. Pada saat yang sama, kesepakatan lisan adalah kesepakatan itu dibuat secara lisan oleh kedua pihak (kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang cukup) untuk kesepakatan tertulis, sebagai berikut:

1. Perjanjian yang tidak tepat ditandatangani oleh kedua belah pihak
Hati-hati. Perjanjian hanya mengikat para pihak dalam perjanjian,
Tapi itu tidak mengikat pihak ketiga. Jika setuju
Pihak ketiga, pihak atau salah satu pihak menolak
Perjanjian tersebut wajib memberikan bukti yang diperlukan
Buktikan bahwa keberatan pihak ketiga tidak berdasar dan tidak bisa
Masuk akal.

2. Kesepakatan dicapai dengan notaris untuk melegalkan tanda tangan kedua belah pihak.
Fungsi notaris atau dokumen hanya digunakan untuk
Mengesahkan kebenaran tanda tangan para pihak, tapi kesaksian
Tidak mempengaruhi legalitas isi perjanjian. Salah satu pihak
Isi perjanjian dapat ditolak, tetapi pihak dalam perjanjian tersebut ditolak
Itu adalah partai politik yang harus membuktikan penyangkalannya.

3. Kesepakatan dicapai di depan notaris atau dalam bentuk akta notaris.
Kontrak notaris adalah kontrak yang dibuat di depan dan di depan pejabat
Izinkan untuk ini. Pejabat yang berwenang adalah notaris, pembohong,
PPAT dan sebagainya. Dokumen semacam itu adalah bukti sempurna
Untuk pihak yang berkepentingan dan pihak ketiga 43
Kontrak konstruksi dapat dibangun di balik pintu tertutup, yaitu di antara para pengalih
Dan kontraktor, atau melalui lelang, penawaran, dekorasi
pengumuman. Kontrak konstruksi dapat dibagi menjadi dua jenis:

Satu jenis. Kontraktor hanya bertanggung jawab atas pekerjaan, dan bahan disediakan oleh pengalih.
b. Kontraktor melakukan pekerjaan ini dan dia juga akan menyediakan material 44
Isi perjanjian diatur dalam Pasal 1339 dan Pasal 1347 Hukum Perdata
Kode sipil. Pasal 1339 KUH Perdata menetapkan bahwa persetujuan tidak hanya
Itu mengikat pada konten yang ditentukan dengan jelas di dalamnya, tetapi juga
Semua operasi dilakukan dengan tepat sesuai dengan sifat perjanjian,
Kebiasaan dan hukum. Selain itu, dalam Pasal 1347 KUH Perdata

Dikatakan bahwa apa yang biasanya dijanjikan adalah selamanya
(Tempat tidur gebrukelijk terbaik) secara rahasia disertakan
Persetujuan, tetapi tidak dinyatakan dengan jelas.
Isi perjanjian kontrak konstruksi biasanya berisi
Detail terkait:

1) Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dan termasuk instruksi
Tentang pekerjaan dan kondisi kerja, dengan gambar
(Bestek) dilengkapi dengan bahan, alat dan deskripsi alat
Butuh tenaga kerja.
2) Tentukan harga kontrak.
3) Seputar waktu penyelesaian pekerjaan.
4) Seputar sanksi jika terjadi pelanggaran kontrak.
5) Seputar risiko kecelakaan besar.
6) Selesaikan saat perselisihan terjadi.
7) Hak dan kewajiban para pihak 45
Isi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Jalan / Proyek Aspal

Pasal 1
Ruang lingkup pekerjaan
(A) Pihak kedua menyiapkan / mendapatkan semua peralatan dan material
Diperlukan untuk pengeboran, peledakan, dan pekerjaan
Pembuangan bahan peledak.
(B) Pihak kedua berkewajiban untuk melindungi lingkungan
Tidak merugikan masyarakat
(C) Pihak kedua wajib mengurus / mendapatkan persetujuan dari pihak tersebut
pihak berwajib.
Bagian Kedua
Prosedur pembayaran
(A) Pihak kedua memiliki hak untuk mengumpulkan cadangan untuk operasi sebesar Rp.
200.000.000,00, – (dua milyar rupiah).
(B) Pihak kedua berhak menerima pembayaran uang muka tambahan, oleh karena itu pembayaran uang muka
Totalnya adalah 30% dari harga yang disepakati.
(C) Pembayaran untuk tenaga kerja manual dilakukan setiap 2 (dua) minggu
Pertimbangkan uang muka 30%.

(D) Pembayaran ke pihak kedua melalui rekening berikut:
Nama: PT. BLASTINDO MITRA MANDIRI
Bank: Mandiri KCP Cilandak Commercial Real Estate
Akun: 127.000.649.5301
Selain menyiapkan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,00, – (dua ratus juta
Rupiah)
Pasal 3
Bagaimana menghitung beban kerja
1. Pekerjaan didasarkan pada volume survei dan
Beban kerja setiap dua (dua) minggu dan laporan kedua
Pihak yang disetujui oleh Pejabat Pengembangan Komitmen (PPK)

Baca juga : Keputusan Kesepakatan PBB 1982 Mengenai Hukum Laut

Pasal 4
Harga kerja

(A) Harga satuan pekerjaan adalah Rp. 80.000, – / m3 tidak termasuk
PPN.
(B) Harga satuan mencakup semua komponen proyek
Termasuk: gaji pekerja, material, peralatan, biaya overhead dan keuntungan
Termasuk keselamatan kerja (K3).
(C) Total harga proyek adalah produk dari kuantitas
Kalikan dengan harga satuan.
(D) Perkiraan beban kerja total adalah 40.000 meter kubik.
(E) Uang muka dihitung berdasarkan jumlah hasil akhir
Rekayasa situs.
Pasal 5
Waktu proses eksekusi
Waktu pelaksanaan mengacu pada 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal tersebut
30 September 2016.

Pasal 6
Pengakhiran perjanjian
(A) Pihak pertama dapat secara sepihak membatalkan perjanjian ini tanpa
Jika pemilik proyek menggunakan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata
Dalam kasus ini, Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kabupaten Hapa Bharat tidak melakukannya
Dapat memenuhi kewajibannya.
(B) Jika pihak pertama tidak berpartisipasi, pihak kedua dapat berhenti bekerja
Dapat memenuhi kewajiban membayar pekerjaan kepada pihak kedua.
Pasal 7
force majeure

Arti force majeure dalam perjanjian ini tidak
Terbatas pada bencana alam, epidemi, perang,
Pemberontakan, kerusuhan, pemogokan, kebakaran dan / atau kebijakan
pemerintah. Keadaan kahar ini akan diberitahukan secara tertulis dalam waktu 3×14
Jumlah jam terjadinya force majeure pada pesta tersebut
Untuk satu sama lain.

Pasal 8

Risiko

Seluruh permasalahan serta kehilangan melingkupi perihal tidak terbatas yang

menyebabkan tidak tersedianya materi- materi, alat- alat, desakan tenaga kerja

dan pihak- pihak lain( banyak orang yang tidak terdapat sangkut- pautnya dengan

kesepakatan) yang terpaut dengan penerapan profesi pihak kedua sepenuhnya

tanggung jawab Pihak kedua.

Pasal 9

Penanganan perselisihan

Bila mencuat bentrokan antara pihak awal serta pihak kedua maka

dituntaskan dengan cara konferensi serta perundingan.

Pasal 10

Penutup

( a) Keadaan yang belum diatur serta bila terdapat pergantian hendak diatur

setelah itu atas dasar perundingan kedua belah pihak.

( b) Pesan akad ini ditandatangani di Area oleh kedua koyak pihak pada

hari Jumat bertepatan pada 30 September 2016, serta selesai sehabis kedua belah

pihak menuntaskan peranan tiap- tiap serta terbuat dalam rangkap

4( 4) serta 2( 2) antara lain bermaterai lumayan buat masing- masing

pihak yang memiliki daya hukum yang serupa.

Sehabis isi akad kerjasama disetujui serta ditandatangani oleh para

pihak hingga persyaratan mengikat kedua belah pihak terjalin pergantian keadaan

yang mempengaruhi kepada pelampiasan hasil serta kontraprestasi yang

diperjanjikan, ataupun kondisi yang tidak bisa diperhitungkan ataupun tidak diduga

tadinya di luar dari apa yang sudah disetujui sebelumnya. Hal hal- hal

yang belum diatur ataupun terjalin kondisi spesial sehabis kesepakatan sudah terbentuk

itu, Pasal 10 kesepakatan kerjasama ini mengakomodir dengan cara

dituntaskan dengan cara konferensi serta perundingan diantara kedua belah pihak.

2. Peran serta Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan

kesepakatan Kerjasama Paket Profesi Pembangunan Jalan

atau Pengaspalan

Tanggung jawab kontraktor merupakan penuhi serta melakukan pasal

pasal yang tertera dalam kesepakatan pemborongan antara lain yang berkenaan

dengan mutu, ialah melakukan pekerjaan cocok dengan instruksi dari pihak

donatur kewajiban, menginformasikan tiap keterlambatan pada pihak pemberi

kewajiban ataupun konsumen pelayanan pemborongan. Tidak hanya itu tanggung jawab pihak

kontraktor pula mencakup tanggung jawab dalam kesepakatan pemborongan

gedung merupakan melakukan pemborongan cocok dengan kontrak rencana

kegiatan serta syarat- syarat yang sudah diresmikan bersumber pada perundingan awal antara

pihak kontrakor dengan pihak donatur pekerjaan.