Sistem Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Jalan Raya

Sistem Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Jalan Raya – Asimetri pembiayaan infrastruktur di Indonesia harus segera diselesaikan, salah satunya adalah dengan meningkatkan kinerja proyek Public Private Partnership (PPP) menjadi wajar bank, ekonomi dan investasi sehingga investor tertarik untuk berinvestasi proyek infrastruktur.

Sistem Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) jalan raya

hrp – Khusus untuk proyek KPS jalan tol, Indonesia sedang membangun tol Jalan tol dibangun 1.000 km lebih awal dari Malaysia yang kini memiliki lebih dari 3.000 km jalan tol.

Sistem insentif diterapkan di negara maju untuk meningkatkan kinerja kelayakan dan mengantisipasi risiko pada proyek KPBU jalan tol yang memiliki jangka panjang kontrak. Penelitian ini menggunakan metode AHP dengan analisis digital dengan Expert Choice to menghasilkan analisis sebagai berikut: kriteria insentif tertinggi adalah kegiatan pemanfaatan ruang.

Sub kriteria tertinggi terdapat pada pemberian insentif fisik berupa kompensasi dari pemerintah kepada masyarakat di mana tanah diterapkan sebagai insentif untuk penggunaan ruang. Itu Pemerintah perlu melakukan terobosan dengan memberikan insentif pemanfaatan ruang sebagai wujud pengendalian penggunaan ruang tempat investor dan publik dapat berpartisipasi dengan berkolaborasi untuk meningkatkan pendapatan tol.

Pemanfaatan ruang yang dimaksud adalah pengelolaan kawasan sekitar jalan tol dengan luas wilayah tertentu dan alokasi rencana pengelolaan yang memiliki dampak ekonomi yang maksimal sehingga investor dapat memperoleh pendapatan lain yang dapat dimasukkan dalam arus kas pendapatan tol.

Dikutip dari ejournal.warmadewa, Proyek KPS khususnya jalan tol yang memiliki manfaat ekonomi dan selaras dengan kelayakan investasi ekonomi sangat sulit dicapai, karena tidak semua proyek dapat lolos bankable dimana investasi swasta memiliki kelayakan ekonomi yang handal. Pada tahun 2015 pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif fiscal untuk membuat proyek-proyek KPS agar lebih bankable atau dapat dirasakan layak secara fiscal dimata investor dengan cara project development find, viability gap fin dan jaminan yang dilakukan oleh PT.PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia).

Baca juga : Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Jalan PT. Blastindo Dan PT. Dian Perkara

Dalam PP (Peraturan Pemerintah No. 38, 2015) tentang Kemitraan Pemerintah dan swasta atau Public Private Parhership (PPP) dalam menyediakan infrastruktur disebutkan bahwa kemitraan ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dimana dalam kemitraan kedua belah pihak akan berbagi keuntungan maupun potensi risiko serta adanya dukungan dan insentif dari pemerintah.

Masalah utama adalah pemerintah belum mampu pemberian dukungan pemerintah bagi proyek-proyek yang tidak layak secara finansial dengan memberikan dana hibah sebagian biaya konstruksi karena keterbatasan anggaran APBN/APBD. Secara garis besar masalah dalam proyek KPS meliputi:
1. Kesenjangan pembiayaan (gap) infrastruktur di Indonesia harus dicarikan jalan keluar salah satunya bagaimana agar proyekproyek tersebut bankabel/layak ekonomi/layak investasi sehingga investor/swasta bersedia berinvestasi dalam proyek infrastruktur

2. Bahwa dalam penelitian Putu Astuti, 2014 menyebut proyek KPS berisiko tinggi dalam pelaksanaannya walaupun proyek tersebut memiliki waktu konsesi yang cukup panjang risiko saat pelaksanaan proyek perlu penanganan lebih detail.

3. Pemberian dukungan pemerintah berupa insentif fiscal tidak selalu sesuai dengan karakteristik proyek KPS, karena proyek KPS bersifat ritel seperti; jalan tol, kereta api dimana risiko permintaan tidak sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Selanjutnya penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi berbagai jenis system insentif dalam proyekproyek KPS.
2. Menentukan system insentif yang paling diminati oleh stakeholder proyek-proyek KPS di Indonesia.

Konsep kerjasama Pemerintah dan Swasta harus diterapkan secara hati hati karena adanya perbedaan karakteristik Pemerintah dan Pihak Swasta. Pada praktiknya terdapat berbagai kesulitan dalam mengakomodasi keinginan Pemerintah yang memikirkan kepentingan luas untuk disinergiskan dengan keinginan Pihak Swasta yang lebih cenderung mengedepankan private interest semata.

Pihak Swasta berpotensi menunjukkan tingkah laku yang oportunistik (opportunistic behavior) yang dianggap sebagai penyebab utama terjadinya kegagalan pasar (market failure) dalam menyediakan barang publik (public goods) (Elinor, 1992). Konsep insentif juga dilatarbelakangi adanya ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) antara Pemerintah dan Pihak Swasta dalam hal perhitungan cost.

Teori klasik mengasumsikan bahwa Pemerintah mengetahui seluruh cost dari Pihak Swasta sehingga dapat menyusun regulasi yang mendorong Pihak Swasta untuk memenuhi prinsip ‘revenue cover cost’.

Padahal pada kenyataannya terdapat beberapa kemungkinan diantaranya: regulator tidak mengetahui cost yang sebenarnya, cost yang dikeluarkan belum tentu yang paling efisien, terdapat perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi efisiensi cost. Mengingat bahwa perilaku Pihak Swasta sangat dipengaruhi oleh variabel cost, maka Pemerintah dapat memberikan insentif untuk mengantisipasi average cost yang cenderung susah diprediksi demi mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum.

Paradigma Insentif dalam KPS/KPBU Kinerja KPS lama cenderung berlaku paradigma bahwa secara komersial harus menguntungkan pihak swasta, subsidi yang baik dari pihak swasta dan kebijakan insentif yang merugikan keuangan Negara. masalah ini dampak pada ketidakpastian Rencana proyek infrastruktur, iklim Investasi dan layanan terbelakang pengungkapan infrastruktur yang dirahasiakan Jika tidak ada subsidi, Anda bisa melanjutkan Disediakan oleh pemerintah (Barpenas, 2015).

Dalam paradigma baru (pengalihan) Jika rencana proyek Infrastruktur bisa dikatakan layak Bisnis / Ekonomi Langsung Kirim ke sektor swasta. untuk Perlu memberikan subsidi secara kompetitif. Khusus untuk insentif fiskal Harus disediakan secara lengkap oleh Pemerintah, karena jika tidak memberi Maka kerugiannya bahkan lebih besar Karena biaya peluang.

Paradigma Peran Pemerintah, BUMN dan Swasta Dalam (Hanafi, 2012) menyebutkan bahwa sistem insentif yang tepat dapat memberikan kinerja yang baik pada sebuah perusahaan sebagai contoh Chase menggunakan shareholders Valua Added (SVA) sebagai cara untuk mendorong perilaku sadar risiko. Manajer pengejaran akan dinilai berdasarkan SVA yang mereka buat.

Metode perhitungan SVA adalah sebagai berikut: SVA = pendapatan operasional = belanja modal. Biaya modal dihitung berdasarkan risiko modal. Sebagai contoh, jika manajer menggunakan modal untuk kegiatan yang berisiko, maka beban modal akan lebih besar, sesuai dengan risiko yang lebih tinggi tersebut.

Hasil menunjukkan bahwa walaupun keamanan jalan sangat dipengaruhi oleh variabel yang tidak dikelola oleh kontraktor, seperti rata-rata lalu lintas harian tahunan (AADT), persentase kendaraan berat di jalan raya, jumlah jalur, jumlah persimpangan dan kecepatan rata-rata. Penerapan insentif ini memiliki pengaruh positif terhadap pengurangan kecelakaan dan cedera (Rangel, Vassallo, & Herraiz, 2013).

Sistem Insentif DiskonTarif Tol Untuk Kendaraan Berat Penelitian insentif ini dilaksanakan melalui survei pengemudi truk di wilayah Austin, menunjukkan rute pilihan mereka dan apakah sistem insentif tertentu akan memotivasi mereka untuk menggunakan jalan tol. Hasil survei wawancara, menghasilkan perusahaan kecil (pemilik-operator) memilih rute non toll.

Insentif yang paling diminati para sopir truk itu di luar diskon puncak, diikuti oleh sistem insentif untuk melakukan perjalanan gratis setelah sejumlah perjalanan berbayar dengan tujuan memperoleh Nilai rata-rata penghematan waktu perjalanan. (Zhou, Burris, Baker, & Geiselbrecht, 2014). 3. Sistem Insentif Jaminan Pendapatan Minimum Konsep Revenue gurantee Revenue Guarantee (MRM) merupakan salah satu solusi yang paling menarik untuk proyek infrastruktur Public-Private Partnership berisiko, dimana pendapatan mitra swasta didasarkan pada penggunaan infrastruktur yang dibangun.

Contoh tipikal adalah jalan tol dimana setelah selesainya proyek, mitra swasta memperoleh pendapatan dari membebankan tol kepada pengguna jalan tol, namun Jaminan Pendapatan Minimum dapat digunakan di proyek lain dimana infrastruktur yang dibangun menghasilkan pendapatan untuk mitra swasta (Real Options Consulting Ltd , 2015).

Sistem Insentif Untuk Proyek Infrastruktur Yang Memiliki Pekerjaan Spesifik dan Kesulitan Tinggi Insentif kontrak secara umum telah digunakan sebagai sarana untuk menyelaraskan tujuan produk. Salah satu kontrak Insentif yang digunakan adalah pembangunan jalan raya dan perbaikan. Penggunaan insentif dan disinsentif (l/D) untuk waktu penyelesaian proyek telah membantu berbagai lembaga jalan raya menyatakan untuk mengurangi waktu konstruksi secara signifikan.

Namun, ketentuan l/D meningkatkan biaya ke agen kontrak, dan karenanya harus digunakan dengan hemat. Untuk jenis ini agar kontrak berhasil, agen kontrak perlu sangat berhati-hati dalam pengembangan, dokumentasi, dan pelaksanaan klausul l/D.

Sistem Insentif Penyelesaian Proyek Tujuan utama menggunakan kontrak adalah untuk memotivasi kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan jalan raya lebih awal sehingga gangguan terhadap lalu lintas normal dapat dikurangi dan biaya pengguna yang disebabkan oleh konstruksi dapat dikurangi. Bagian insentif dari kontrak digunakan untuk memberi penghargaan kepada kontraktor untuk penyelesaian awal proyek, sementara disinsentif digunakan untuk mencegah kontraktor menyelesaikan proyek secara terlambat.

Sistem Insentif Bonus Biaya Pemeliharaan Berbasis Kinerja Pada penelitian ini dibuat gabungan metode grafis dan matematika dijelaskan bersama dengan hasilnya ketika diterapkan kontrak pemeliharaan kereta api Swedia dengan insentif. Alat analisis regresi dalam perangkat lunak Excel digunakan. Hasil dari insentif adalah keterlambatan kereta api menurun sekitar 10% dan jumlah kesalahan teknis menurun sekitar 20%. Kualitas yang semakin membaik tanpa kenaikan biaya. Hubungan baik antara pemilik dan kontraktor tidak mengalami peningkatan efisiensi. (Stenbeck, 2008).

Sistem Insentif Bonus Efisiensi Pelaksanaan Proyek Berdasarkan Inovasi Kontraktor Insentif/Disinsentif (I/D) untuk meminimalkan dampak negatif konstruksi pada transportasi publik Proses I/D. Perhitungan insentif yang digunakan adalah penjumlahan akselerasi kontraktor dan bonus kontraktor yang wajar (berdasarkan penghematan agen bersama) dengan pengurangan opsional penghematan kontraktor sendiri dari kompresi jadwal (akselerasi) (Lee & Alleman, 2018).

Sistem Insentif Pajak Atas Jual Beli Lahan Khusus Untuk Proyek Infrastruktur Implementasi kebijakan Insentif Pajak Atas Transaksi Jual Beli lahan khusus untuk Proyek Infrastruktur. Insentif bahwa disediakan oleh pemerintah Bentuk implementasinya adalah Pengecualian Terkait pemotongan pajak, Seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga dapat memperbesar penghasilan yang diperoleh masyarakat dan tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur. (Rakhmat & Rosdiana, n.d)

Sistem Insentif Bagi Investasi Yang Ditanam dan Signifikan Mempengaruhi Ekonomi Model Public Private Partnership (PPP) diakui sebagai model hubungan terbaik antara pemerintah dan swasta memiliki keunggulan komparatif tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas masing-masing. PPP, didasarkan pada analisis biaya/manfaat, pemerintah memberikan subsidi minimalisasi menjamin proses kerja PPP, sebab rentan terhadap birokrasi ekspansi kapan pun mereka diberi akses ke pinjaman bersubsidi yang ditanggung oleh pembayar pajak. (Keating, 2012)

Sistem Insentif Tax Allowance Tax Allowance aturan ini sudah diatur sejak 10 tahun lalu, dan negara bisa memberikan kemudahan untuk mengurangi pendapatan investasi bersih.(Humas, 2018).

Sistem Insentif Keamanan Kontrak Investasi Pemerintah federal didorong untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dan konsekuesi atas nilai uang, di mana sebelum memberikan insentif, pemerintah perlu mengetahui dan mengakui manfaat sosial yang berasal dari perbaikan tingkat keamanan. Insentif berbasis kinerja telah digunakan sebelumnya untuk kompensasi untuk proyek PPP. Di masa mendatang, kontrak-kontrak PPP telah menjadi keharusan untuk memasukkan data tingkat layanan optimal untuk mengukur nilai insentif yang akan diberikan. (Rangel & Vassallo)

Sistem Insentif Tax holliday Pemerintah pada tahun 2013 mengeluarkan fasilitas dan insentif pph untuk menarik minat para investor menanamkan modal di Indonesia, upaya meliputi langkah- langkah kebijakan dalam menciptakan, menjada dan meningkatkan iklim investasi atau pro investasi diantaranya dengan memberikan kemudahan perijinan, kepastian hukum, kelengkapan infrastruktur serta kebijakan fiskal.

Adapun kondisi pemberlakuan berdasar atas peraturan sebagai berikut: Tax holliday pengurangan pph badan 50% selama 2 tahun (PP 94/2010; PMK130/PKM.011/20011; Per44/PJ/2011; Per-45/PJ/2011). Pemerintah berencana merilis aturan terkait Tax holliday terhadap investasi pembangunan jalan tol dalam bentuk Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden (Perpres) ini diharapkan bisa mendorong investasi pembangunan jalan tol, khususnya di kawasan perintis. Adapun pengkajian rencana itu akan meliputi dua hal yakni dengan menambah masa konsesi dan mengubah komposisi pemasukan jalan tol (http://.surabaya.bisnis.com.infrastr uktur, 2018).

Sistem Insentif Penurunan Tarif Tol Kebijakan penurunan tarif tol akan diikuti insentif. Salah satu insentif untuk penurunan tarif tol berupa perpanjangan masa konsesi bagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Kemacetan terutama terjadi saat jam puncak dan sebagainya Pertimbangan harus ditentukan Perubahan tarif tol terkait Untuk pengiriman Gunakan motivasi dan penghambat jalan tol agar bisa teredistribusi sehingga tidak membuat kemacetan pada saat atau waktu tertentu (Hermawan, Frazila, Awang, & Jihanny danhttps://tirto.id/opsiskema-insentif-untuk-penurunantarif-tol-menurut-menhub-cGDT, 2018).

Sistem Insentif Pemanfaatan Ruang Fisik dan Non Fisik Insentif pemanfaatan ruang oleh Pemerintah kepada Pihak Swasta dapat diberikan pada bidang fisik ataupun non-fisik. Pada bidang fisik, insentif pemanfaatan ruang dapat berupa pembangunan prasarana dan sarana serta pemberian izin pelampauan ketentuan teknis pembangunan.

Pada bidang non- fisik, insentif pemanfaatan ruang dapat berupa kemudahan perizinan, pemberian kompensasi, keringanan pajak, keringanan retribusi, pemberian imbalan, serta urun saham (Oetomo & Andhy, 2007). Insentif diberikan guna mengakomodasi perubahanperubahan aktual yang terjadi selaras dengan dinamika perkotaan.

Walaupun terdapat insentif, namun harus tetap memperhatikan bahwa pergeseran tatanan ruang yang terjadi seharusnya tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan kota. Dalam pelaksanaannya, mekanisme insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hal memperoleh, dan mempertahankan ruang hidupnya.

Baca juga : Keputusan Kesepakatan PBB 1982 Mengenai Hukum Laut

Pemberian insentif juga harus tetap memperhatikan partisipasi masyarakat (Oetomo & Andhy, 2007). Perubahan paradigma discretionary system menjadi regulatory system menandakan bahwa pengambilan keputusan yang sebelumnya didasarkan atas suatu kebijakan (discretionary), maka sekarang harus mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam konteks penataan ruang, maka masyarakat ataupun Pihak Swasta yang akan memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan secara legal. Terkait dengan aspek legal pemberian insentif yang mengacu pada aturan di bidang ketataruangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010.

Sistem insentif pemanfaatan ruang non fisik meliputi: Mudah didapat Izin / perpanjangan izin usaha Penggunaan ruang acara Menurut tata letaknya Ruang dan akses mudah Kredit komersial atau kegiatan ekonomi Mendukung fungsi area ini Dan jaminan melawan Aktivitas persewaan Ruang atau daratan.

sistem penghargaan Fisika adalah satu kesatuan Gunakan insentif Ruang tak berwujud ada di sana Mendukung perbedaan dalam pelaksanaan proyek dalam bentuk kenyamanan Untuk mendukung infrastruktur Mendukung operasi produksi dan Kompensasi masyarakat yang tertinggal penerapan perencanaan ruang. (Kementerian Pekerjaan Umum, 2008)