PUPR Akan Memberikan 17 Kerjasama Proyek Pembangunan Jalan Tol

PUPR Akan Memberikan 17 Kerjasama Proyek Pembangunan Jalan Tol – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuka proposal kerja sama pembangunan 17 ruas jalan tol untuk swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) pada 2021. Penawaran untuk rencana kerja sama pemerintah dengan entitas komersial atau KPS.

PUPR Akan Memberikan 17 Kerjasama Proyek Pembangunan Jalan Tol

hrp – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam diskusi virtual dengan Tempo mengatakan: “Pada kuartal I, kami akan menyediakan proyek KPS dengan 8 ruas tol dan satu jembatan.” Senin, 14 Desember 2020.

Adapun detail proyek pembangunan jalan tol yang diberikan Basuki pada kuartal pertama berdasarkan rencana KPBU antara lain Mamminasata, Rajeg-Teluknaga-Kamal, Balaraja-Semanan, serta tol Serpong-Bogor via Parung.

Selain itu, ada proyek tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Semarang-Kendal, Gilimanuk-Mengwi dan asuransi kesehatan pelabuhan Patimban. Tol dermaga Patimban hendak membuka tol Cipali menuju jalur nasional mengarah dermaga Patimban.

disaat yang serupa, pemerintah menginisiasi tender PPP untuk proyek pembangunan jembatan Pulau Batam-Bintan. Total panjang proyek KPBU jalan dan jembatan yang akan digandeng pada triwulan I 2021 adalah 380,8 kilometer. Nilai investasi kesembilan proyek tersebut sebesar Rp. 117,3 triliun.

Selain itu, departemen PUPR akan membuka konsesi KPBU untuk dua ruas tol dan satu jembatan pada kuartal ketiga. Dua jalan raya yang akan dibangun adalah jalan layang dalam kota ruas Cikunir-Karawaci dan Cikunir-Ulujami ruas layang JORR. Sedangkan proyek jembatan yang akan digarap adalah OM Suramadu.

Dilansir dari tempo.co, Total panjang proyek jalan dan jembatan yang disediakan pada kuartal ketiga adalah 66,9 kilometer. Sedangkan total investasi yang dibutuhkan Rp 48,37 triliun.

Kemudian, pada akhir kuartal keempat atau kuartal keempat 2021, departemen PUPR akan menyediakan tujuh proyek jalan tol dan dua jembatan. Proyek jalan tersebut meliputi jalan tol Cilacap-Yogyakarta, Tuban-Demak, Lumajang-Jember, Babat-Bojonegoro-Ngawi, Situbondo-Jember, Kepanjen-Tulungagung dan Bontang-Samarinda. Proyek tol Bontang-Samarinda masih dalam tahap perencanaan.

Baca juga : Pembangunan Jalan Raya Perbatasan Indonesia-Malaysia

Dua jembatan yang akan disatukan tersebut adalah Tanah Bumbu-Pulau Laut dan Muna-Buton. Total panjang jalan dan jembatan untuk semua proyek yang disediakan pada kuartal terakhir tahun 2021 adalah 630,75 kilometer. Nilai investasi yang dibutuhkan adalah 96,6 triliun rupiah.

Basuki menjelaskan, dalam kurun waktu lima tahun, mulai 2020 hingga 2024, kebutuhan investasi kementerian dan komisinya mencapai Rp 2.058 triliun. Diantaranya, investasi infrastruktur sumber daya air mencapai Rp 577 triliun, investasi jalan dan jembatan 573 triliun rupiah, perumahan 128 triliun rupiah, dan perumahan 780 triliun rupiah.

Menurut Basuki, dana APBN hanya bisa menutupi 30% dari total kebutuhan dana, yakni Rp 623 triliun. Untuk sisa Rp1.435 triliun (70%), pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak lain untuk mengisi kesenjangan pendanaan guna mewujudkan visi 2024.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus melaksanakan Program Bantuan Subsidi Perumahan melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perumahan dan Pekerjaan Umum pada tahun 2020 buat tingkatkan daya beli Warga Berpendapatan Kecil (MBR) dan membuat masyarakat terjangkau dan Perumahan yang layak huni.

Subsidi diberikan melalui berbagai program yang sudah berjalan, seperti KPR Dana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi saldo bunga pinjaman perumahan (SSB), dan subsidi uang muka (SBUM) dan subsidi bantuan. Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Eko D. Heripoerwanto, Direktur Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Prasarana Perumahan, mengatakan alokasi FLPP KPR dilakukan melalui Lembaga Pengelola Anggaran Pembiayaan Perumahan( LPDPP) beroperasi sesuai dengan bank pelaksana. Pada 2020, dana FLPP yang dialokasikan akan dialokasikan hingga 11 triliun rupee untuk 102.500 rumah. Sedangkan SBUM memiliki 150.000 unit rumah, 600 miliar Rp, SSB memiliki Rp 3,86 triliun, dan BP2BT memiliki 312 unit rumah, yaitu Rp 134,4 miliar. , Di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Menurut Eko, penyaluran dana FLPP pada tahun 2020 sudah termasuk pendapatan pokok Rp 2 triliun dan isi ulang FLPP 2019 (per 23 Desember 2019, dana penyelamatan BTN berjumlah 11.745 unit, 1,2 triliun rupiah). Sebenarnya istilahnya tidak mubazir, tapi percepatan pelaksanaan FLPP, karena APBD 2020 akan kita gunakan untuk mencairkan tahun 2019 mendatang, ”jelasnya.

Menurut Eko, target tersebut bisa ditingkatkan menjadi maksimal sekitar 50.000 unit berdasarkan daya serap pasar. Pasalnya, BP2BT berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri yang meningkatkan target output, dan anggaran tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR.

Selain itu, saat ini pemerintah sedang menyusun rencana pembiayaan perumahan ASN, TNI atau Polri bagi masyarakat berpenghasilan di atas Rp 8 juta. Rencana pengalokasian kredit perumahan rakyat dilakukan melalui alokasi KPR ASN, TNI atau Polri. Bank alokasi bekerja sama dengan bendahara penggajian departemen atau instansi terkait dan bertanggung jawab untuk pemotongan gaji angsuran KPR.

Pegawai badan usaha milik negara dapat mengajukan pinjaman hipotek ke bank hipotek. Kemudian, pandu bank untuk membayar pinjaman KPR kepada debitur dan menjualnya ke PT.SMF untuk membayar dengan dana jangka panjang. Sedangkan aset KPR berada di PT. SMF dijual ke pasar modal dalam bentuk EBA / obligasi terjamin KPR ASN / TNI / Polri.

Berdasarkan status pada tanggal 23 Desember 2019, saat ini terdapat 19 asosiasi pengembang perumahan dan 13.618 pengembang perumahan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran Pengembang (SIRENG). SIRENG merupakan prototipe pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pendaftaran dan Sertifikasi Pengembang Perumahan (ARSAP4) yang diwajibkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 24 / PRT / M / 2018.

Pencapaian pengeluaran FLPP 2019

Hingga 23 Desember 2019, distribusi dukungan FLPP sudah menggapai 77.564 unit. Sekitar Rp 7,6 miliar telah dialokasikan. Pada saat yang sama, 99.907 unit subsidi neraca bunga terealisasi. Pemerintah mengalokasikan 68.858 kendaraan dan 100.000 kendaraan untuk FLPP dan SSB tahun ini.

Tidak hanya dua rencana tersebut, layanan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) juga telah mencapai Rp 205,7 miliar dari target Rp 20,16 miliar. Namun penyaluran dana bantuan uang muka perumahan (disebut juga SBUM) masih di bawah target. Per 23 Desember baru 161.747 unit yang menerima fasilitas tersebut, dan target 237.000 unit.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan membangun 3.000 kilometer jalan baru dan 2.500 kilometer jalan tol. Hal ini untuk mendorong ketersediaan infrastruktur sambungan guna menekan biaya logistik, mendorong mobilitas, dan meningkatkan daya saing nasional.

Pada Kamis (19/11/19), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Kemitraan Pemerintah-Badan Usaha (PPP) mengadakan kegiatan market sounding atau penjajakan minat pasar untuk 4 ruas jalan tol di jarak 424,27 kilometer. Kedua ruas tol tersebut adalah Tol Solow-Yogyakarta-NYIA Kulong Progo (93,14 km), dengan nilai investasi Rp28,58 triliun, dan Tol Yogyakarta-Bhaun (76,36 km), dengan nilai Rp 17,38 triliun.

Selain itu, tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (206,65 kilometer) menelan biaya Rp 57,594 triliun, sedangkan tol Makasar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) menelan biaya 48,12 km dan nilai investasi 9,41 triliun rupiah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan tol berperan penting dalam konektivitas antarwilayah Indonesia dan efisiensi biaya logistik. Oleh karena itu, pelaksanaan riset pasar menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan jalan tol di Indonesia.

Acara market sounding digelar untuk menjalin kontak dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya guna memberikan wujud kemajuan terkini dalam persiapan keempat proyek jalan tol tersebut. Menteri Basuki mengatakan: “Kami yakin hanya dengan menyediakan konektivitas yang lebih baik, investasi dan penciptaan lapangan kerja akan lebih baik.”

Menteri Basuki mengatakan, keempat ruas tol yang disediakan diharapkan mendapat respon positif dari investor karena sudah diharapkan masyarakat. Misalnya, tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo akan terkoneksi dengan jalur Trans Jawa Semarang – Solo.

Menteri Basuki juga menyatakan dalam pertemuan tersebut bahwa Kementerian PUPR akan mengundang sponsor untuk melakukan studi kelayakan dalam kurun waktu tertentu melalui Badan Administrasi Umum Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sebagai prioritas, perusahaan swasta nasional akan diutamakan sebelum diserahkan kepada BUMN.

Adapun detail proyek pembangunan jalan tol yang diberikan Basuki pada kuartal pertama berdasarkan rencana KPBU antara lain Mamminasata, Rajeg-Teluknaga-Kamal, Balaraja-Semanan, dan tol Bogor-Serpong via Parung.

Selain itu, ada proyek tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Semarang-Kendal, Gilimanuk-Mengwi dan asuransi kesehatan pelabuhan Patimban. Tol dermaga Patimban hendak membuka tol Cipali menuju jalur nasional mengarah dermaga Patimban.

Pada saat yang sama, pemerintah menginisiasi tender PPP untuk proyek pembangunan jembatan Pulau Batam-Bintan. Total panjang proyek KPBU jalan dan jembatan yang akan digandeng pada triwulan I 2021 adalah 380,8 kilometer. Nilai investasi kesembilan proyek tersebut sebesar Rp. 117,3 triliun.

Selain itu, departemen PUPR akan membuka konsesi KPBU pada kuartal III untuk menyediakan dua ruas jalan tol dan satu jembatan. Dua jalan raya yang akan dibangun adalah ruas jalan layang dalam kota Cikunir-Karawaci dan JORR layang Cikunir-Ulujami. Sedangkan proyek jembatan yang akan digarap adalah OM Suramadu.

Total panjang proyek jalan dan jembatan yang disediakan pada kuartal ketiga adalah 66,9 kilometer. Sedangkan total investasi yang dibutuhkan Rp 48,37 triliun.

Baca juga : Konvensi PBB Tentang Hukum Laut untuk Kedaulatan Indonesia

Kemudian pada triwulan IV-2021 atau akhir triwulan IV, departemen PUPR akan menyediakan tujuh proyek jalan tol dan dua jembatan. Proyek jalan tersebut meliputi jalan tol Cilacap-Yogyakarta, Demak-Tuban, Jember-Lumajang, Ngawi-Bojonegoro-Babat, Jember-Situbondo, Tulungagung-Kepanjen dan Samarinda-Bontang. Proyek tol Samarinda-Bontang masih dalam tahap perencanaan.

Dua jembatan yang akan disatukan tersebut adalah Tanah Bumbu-Pulau Laut dan Muna-Buton. Total panjang jalan dan jembatan untuk semua proyek yang disediakan pada kuartal terakhir tahun 2021 adalah 630,75 kilometer. Nilai investasi yang dibutuhkan adalah 96,6 triliun rupiah.

Basuki menjelaskan, dalam kurun waktu lima tahun, mulai 2020 hingga 2024, kebutuhan investasi kementerian dan komisinya mencapai Rp 2.058 triliun. Diantaranya, investasi infrastruktur sumber daya air mencapai Rp 577 triliun, investasi jalan dan jembatan 573 triliun rupiah, perumahan 128 triliun rupiah, dan perumahan 780 triliun rupiah.

Menurut Basuki, dana APBN hanya bisa menutupi 30% dari total kebutuhan dana, yakni Rp 623 triliun. Untuk sisa Rp1.435 triliun (70%), pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak lain untuk mengisi kesenjangan pendanaan guna mewujudkan visi 2024.