Indonesia-Jepang Sepakat Untuk Memperpanjang Kerja Sama Infrastruktur

Indonesia-Jepang Sepakat Untuk Memperpanjang Kerja Sama Infrastruktur – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pemerintah Jepang menandatangani perjanjian untuk memperpanjang perjanjian pembangunan infrastruktur atas nama Akaba Kazuyoshi, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang.

Indonesia-Jepang Sepakat Untuk Memperpanjang Kerja Sama Infrastruktur

hrp – Kegiatan serupa pembangunan prasarana tadinya hendak selesai pada Minggu( 29-12-2019). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri MLIT Akaba Kazuyoshi menandatangani perjanjian kerja sama di Gedung Departemen PUPR pada Kamis (26 Desember 2019).

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup delapan bidang yang ada, seperti pengelolaan sumber daya air (SDA), pengelolaan air limbah domestik, jalan dan jembatan, bangunan dan penyediaan perumahan. K

Kemudian, melaksanakan pembangunan wilayah dan perkotaan, penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta dua bidang tambahan baru seperti pembiayaan infrastruktur dan jasa konstruksi.

“Kerja sama yang kita bangun sebetulnya adalah silaturahmi antara bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Basuki menjelaskan dengan motto gotong royong dan kemajuan bersama maka telah meningkatkan kerjasama, silaturahim, dan silaturahmi antar sesama.

Dilansir dari kompas.com, Basuki dan Kazuyoshi Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir, jalan tol Jakarta-Surabaya semi ekspres, ruas pelabuhan Patimban, tol Padang-Payakumbuh-Pekanbaru, dan partisipasi Jepang dalam relokasi ibu kota.

Dalam mengatasi banjir, pemerintah Indonesia dan Jepang bekerja sama dengan Bendungan Kedungombo, Kabupaten Grobokan dan Bendungan Sutami Kabupaten Malang bekerjasama dalam penelitian bendungan.

Studi bendungan Kedungombo dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), dan studi selesai pada akhir Desember 2019. Pada saat yang sama, studi bendungan Sutami dilakukan oleh MLIT. Kazuyoshi menuturkan keberadaan bendungan memegang peranan penting, terutama di daerah yang sering dilanda banjir seperti Indonesia dan Jepang.

Baca juga : PUPR Akan Memberikan 17 Kerjasama Proyek Pembangunan Jalan Tol

“Di Jepang telah susah membuat tanggul baru. Oleh sebab itu, kita menggunakan bendungan yang sudah ada sebagai sumber pengendali banjir dan listrik,” kata Kazuyoshi. Selain itu, hingga November 2019, pembangunan lintas pelabuhan Patimban sudah mencapai 55,8%.

Basuki mengatakan: “Kami akan menyelesaikannya pada April 2020, karena Pelabuhan Patimban akan beroperasi mulai Mei hingga Juni 2020.” Cargill berharap dapat menyelesaikan akses jalan tersebut tepat waktu. Pasalnya, banyak perusahaan Jepang yang tertarik menggunakan Pelabuhan Patimban untuk kegiatan impor dan ekspor produk.

Tak hanya itu, ia juga berencana menggunakan teknologi Jepang untuk membangun proyek terowongan di ruas tol Payakumbuh-Pekanbaru. Saat ini JICA sedang melakukan feasibility study (FS) untuk proyek tersebut.

Lima terowongan direncanakan sepanjang 8,95 kilometer dan melewati Pegunungan Bukit Bari. Terkait hal itu, Basuki meminta JICA untuk mempercepat penelitian yang sedang berjalan. Basuki mengatakan: “Untuk Jepang memang akan lebih lama karena detailnya, tapi alangkah baiknya jika penelitiannya bisa dipercepat.”

Sebelum diterima oleh Perdana Menteri Joko Widodo, penasehat khusus Perdana Menteri Jepang Bo Ren diterima oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Keduanya membahas kerja sama mendalam dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut dibahas kerjasama pembangunan jalan tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru.Ruas tol ini adalah tol lintas batas Sumatera, jalur akses dermaga Patimban, sistem penggarapan sampah Jakarta dan Jakarta- Ujung Jalan Tol. Kereta Api Surabaya Ekspres.

Menteri Basuki Hadimuljono dalam keterangan persnya mengatakan: “Kami mendorong pembangunan terowongan jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru mendapat pendanaan dari JICA, termasuk pembangunan jalan penghubung.”

Ini bertujuan untuk membentuk model dukungan keuangan untuk proyek jalan tol di masa depan. Kedua belah pihak sepakat menandatangani perjanjian pinjaman pada 2018 untuk memperingati 60 tahun pembentukan hubungan diplomatik kedua negara.

Pemerintah Jepang telah mengindikasikan akan mendanai pembangunan jalan tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru sepanjang 40 kilometer, termasuk terowongan sepanjang 7 kilometer, dan telah memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia. Total biaya konstruksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 255,8 kilometer jalan tol tersebut mencapai Rp 65 triliun, dan masa pembangunannya dari 2018 hingga 2023.

Sementara itu, untuk pembangunan lintas pelabuhan Patimban sepanjang 8,1 km telah ditandatangani perjanjian pinjaman pada 15 November 2017 senilai 118,9 miliar yen atau sekitar 14,2 triliun rupiah. Saat ini sedang dalam tahap pengawasan lelang konsultan dan kontraktor.

Target kami rampung pada akhir Mei 2018, dan kontrak bisa ditandatangani pada pertengahan 2018, dan konstruksi akan dimulai. Jangka waktu konstruksi yang direncanakan adalah 12 bulan. Pada September 2019, ruas pelabuhan Patimban akan selesai.

Tahap pertama akses jalan menuju pelabuhan Patimban akan menghubungkan jalan raya nasional di pantai utara Jawa ke dermaga Patimban. Menteri Basuki mendesak negara Jepang serta mendanai tahap kedua, yakni terkoneksi dengan tol Cikopo-Palimanan (KM 88) sepanjang 40 kilometer yang akan mulai beroperasi pada 2019, dengan perkiraan biaya pembangunan mencapai Rp 3,86 triliun.

Proyek kerjasama lain yang dibahas adalah pembangunan prioritas sistem pengolahan limbah Jakarta di Distrik 1 (Pluit) dan Distrik 6 (Duri Kosambi) dari 15 wilayah yang direncanakan. Di saat yang sama, untuk pembangunan rencana kereta cepat Jakarta-Sulabaya, departemen PUPR juga memberikan dukungan untuk pembangunan jembatan layang rel lintas jalur.

Presiden Jokovy menekankan pentingnya berinvestasi di bidang tempat pekerjaan dapat diciptakan. Saat ini, kata Chokovi, Indonesia telah memberlakukan “UU Cipta Kerja”, dan pelaksanaannya harus didukung penuh oleh para pimpinan daerah.

Pada Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah 2021 yang diadakan di Istana Negara Jakarta tahun 2021, Chokovi mengatakan: “Semua provinsi, daerah, dan kota tidak akan memperlambat nama perizinan investasi karena investasi akan menciptakan lapangan kerja.” 14 2021 Tanggal 14.

Chokovi menekankan bahwa investasi ini dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang sangat luas. Ia mengatakan, investasi ke kawasan itu pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi kawasan.

Dengan demikian, tidak adanya partisipasi pemerintah daerah dalam kegiatan perizinan penanaman modal juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia yakin hal itu juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Jokovy juga mengingatkan bahwa investasi tersebut juga akan memberikan pemasukan bagi negara dan daerah. Melalui kegiatan investasi inilah negara dan kawasan dapat memungut pajak.

Chokovi berkata: “Sebanyak 76% pendapatan negara berasal dari pajak. Ini sangat besar. Jika ada investasi baru untuk membangun perusahaan, pabrik atau industri, itu berarti kita harus memungut pajak. Ada pajak lainnya.”

Oleh karena itu, Jokowi juga mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan layanan dan dukungan menyeluruh bagi perusahaan yang hendak berinvestasi. Jika ini bisa dilakukan, dia yakin pemulihan ekonomi daerah dan nasional bisa dengan mudah dicapai.

Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat menandatangani perjanjian perpanjangan Memorandum of Cooperation (MoC) tentang perjanjian kerja sama pembangunan infrastruktur yang akan berakhir pada 29 Desember 2019.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono) dan perwakilan Akaba Kazuyoshi dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) di Gedung Pemerintah Provinsi PUPR pada Kamis (26/12/2019). ). Perjanjian kerja sama ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penandatanganan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekjen PUPR Anita Firmanti, Kepala PUPR BPIW Hadi Sucahyono, Inspektur Jenderal PUPR Widiarto, Dirjen Jalan Raya PUPR Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Cipta Karya Pembangunan dan Pengembangan PUPR Syarif Burhanuddin, Dirjen PUPR Departemen Keuangan Infrastruktur Negara, Eko Djoeli Heripoerwanto dan Plt. Lukman Hakim, Menteri PUPR Negara Bali.

Baca juga : Kapal Perang AS Bersiap Untuk Berlayar di Laut Cina Selatan

Kerja sama tersebut mencakup delapan bidang yang ada, yaitu pengelolaan sumber daya air, pengelolaan air limbah domestik, jalan dan jembatan, gedung, pengadaan perumahan, pembangunan wilayah dan perkotaan, penanggulangan bencana, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan dua bidang tambahan baru, yaitu pembiayaan infrastruktur dan jasa konstruksi.

Kemudian dalam menangani banjir, pemerintah Indonesia dan Jepang bekerjasama dalam penanggulangan banjir, mempelajari bendungan Bendungan Kedungombo, Kabupaten Grobokan dan Bendungan Sutami di Kabupaten Malang. Penelitian bendungan Kedungombo dilakukan oleh Japan International Cooperative (JICA) yang akan selesai pada akhir Desember 2019, sedangkan penelitian bendungan Sutami dilakukan oleh MLIT.

Selain itu, Menteri Akaba menyampaikan bahwa pihaknya sangat berharap dapat menyelesaikan alur Patimban tepat waktu, karena banyak perusahaan Jepang yang berminat menggunakan pelabuhan Patimban untuk kegiatan impor dan ekspor produk.

Menteri Akaba pula menyatakan, konsep pembangunan rencana gorong- gorong di tol Payakumbuh- Pekanbaru hendak memakai teknologi Jepang. Saat ini JICA sedang melakukan feasibility study (FS).