Departemen PUPR Bekerja Sama Dengan Badan Usaha Untuk Memelihara Jalan Lintas Timur Sumatra

Departemen PUPR Bekerja Sama Dengan Badan Usaha Untuk Memelihara Jalan Lintas Timur Sumatra – Departemen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat( PUPR) berusaha tingkatkan mutu layanan jalur nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan konektivitas antar pusat- pusat perkembangan ekonomi. Usaha itu dicoba dengan menjaga jalan raya nasional.

Departemen PUPR Bekerja Sama Dengan Badan Usaha Untuk Memelihara Jalan Lintas Timur Sumatra

hrp – Salah satunya di Jalan Lintas Timur (Jalintim), Provinsi Sumatera, Provinsi Riau, sepanjang 43 kilometer yang dilaksanakan melalui program Government-Enterprise Partnership (PPP). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkata, perawatan Jalintim di Provinsi Riau untuk menjaga fungsi jalan termasuk jembatan.

Ia mengatakan kepada industri.kontan : “Jalan ini hendak sangat pengaruhi perkembangan ekonomi serta menjaga inflasi. Basuki mengatakan dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (13/4), jika jalan rusak, inflasi akan meningkat karena ini akan membuat logistik. biayanya lebih mahal.

Lingkup pekerjaan rencana itu mencakup: perawatan jalan raya sepanjang 43 kilometer di Sumatera, Provinsi Riau, pemeliharaan empat jembatan sepanjang 60 meter, dan pembangunan fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan (UPPKB).

Bagian yang diawetkan antara lain Jalan Simpang Kayu Ara sepanjang 3,6 km (Pekanbaru) -Pelalawan kabupaten, 9,1 km jalan perbatasan Pelalawan-Sikijang Mati dan 30,3 km Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago.

Empat jembatan yang sudah direstorasi beradadi Jalur Sikijang Mati- Simpang Lago, ialah jembatan Sei Kelapas 18 meter, jembatan Sei Kiap 18 m, jembatan Kerinci Kecil 10 m, dan jembatan Kerinci Besar 14 m. Jangka waktu franchise dari kegiatan ini adalah 15 tahun, termasuk 3 tahun konstruksi dan 12 tahun masa kerja, dengan perkiraan biaya investasi sebesar Rp 585,3 miliar. Pengawetan dilakukan oleh PT Adhi Jalintim Riau.

Baca juga : Indonesia-Jepang Sepakat Untuk Memperpanjang Kerja Sama Infrastruktur

Menurut Basuki, mengingat jika tidak ada kendali beban melalui jalan tersebut, maka pembangunan UPPKB sangat penting, dan daya tahannya tidak sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, ia menegaskan sangat penting untuk mengoptimalkan keberadaan loadometer Jalintim Sumatera di Provinsi Riau.

Perawatan Jalintim Sumatera di Riau merupakan proyek PPP non-charge kedua sehabis pekerjaan perawatan Jalintim di Sumatera Selatan. Sebelumnya, pada 29 Januari 2021, PT Adhi Karya ditunjuk sebagai pemenang lelang proyek KPS Jalintim di Sumatera, Provinsi Riau.

Surat penghargaan tersebut telah diserahkan langsung oleh Menteri PUPR pada tanggal 22 Februari 2021 saat pelunasan keuangan proyek KPBU AP Jalintim Sumatera Selatan. Setelah itu pada bertepatan pada 4 Maret 2021 dibangun Badan Usaha Eksekutif ialah PT Adhi Jalintim Riau.

Sasaran Hedy Rahadian, Direktur Bina Marga Departemen PUPR, adalah proyek pemeliharaan atau pemeliharaan Jalan Sumatera Timur yang akan diluncurkan pada awal Maret 2021. Target tersebut diumumkan pada Senin (22/2/2021) usai penutupan finansial Proyek Perlindungan Crossroads Timur di Sumatera Selatan menggunakan program Pembayaran Ketersediaan (AP) Public Private Partnership (PPP).

“Setelah ini, kami akan memasuki tahap konstruksi yang dijadwalkan dimulai pada 4 Maret 2021. Kami melaporkan bahwa proses detail engineering planning sudah selesai dan PJAA siap memulai konstruksi,” kata Hedy dalam jumpa pers virtual. , pada hari Senin.

Perusahaan yang ditunjuk sebagai BUP adalah PT Jalintim Adhi-Abipraya, perusahaan patungan antara PT Adhi Karya dan PT Brantas Abipraya. Perusahaan akan mendapatkan masa konsesi selama 15 tahun, termasuk masa konstruksi tiga tahun dan sisa masa bakti. “Ini kegiatan pertama di departemen PUPR yang menggunakan plan PPP AP.

Konon ini pelunasan finansial pertama proyek AP PPP,” kata Hedy. Lingkup utama proyek KPBU ini adalah melindungi Jalan Raya Nasional Lintas Timur Sumatera sepanjang 29,87 kilometer dan 14 jembatan.

Ruas yang dicadangkan meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H.alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno-Hatta (8,32 km), yang mengarah ke Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan Mahmud Badarudin II (2,9 km).

Bagian Jalintim juga dilengkapi dengan dua unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB). Biaya investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 916,4 miliar rupiah. Hedy mengatakan: “Kami sangat berharap proyek PPP AP ini dapat menjadi model implementasi PPP AP yang berhasil.”

PT Syariah Indonesia Tbk (BSI) memimpin pembiayaan sindikasi pertama untuk pembangunan infrastruktur, yang digunakan untuk pelestarian atau pemeliharaan Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim) di Sumatera Selatan senilai 644,76 miliar rupiah. Bank Syariah Indonesia bersama PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah membayar Jalintim Adhi Abipraya untuk pembiayaan sindikasi di Jalintim.

Dari total plafon pembiayaan sindikasi tersebut, Bank Syariah Indonesia berjumlah 248 miliar rupiah. Sedangkan porsi pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah masing-masing sebesar Rp 248 miliar dan Rp 148,76 miliar.

Pinjaman 10 tahun tersebut akan digunakan untuk membangun pabrik pemeliharaan jalan Sumatera Timur sepanjang 29,87 kilometer di Sumatera Selatan, serta penyediaan jembatan dan fasilitas unit penimbangan kendaraan bermotor. Hery Gunardi, Presiden Direktur Bank Syariah Indonesia, mengatakan penerbitan bersama tersebut merupakan yang pertama kali muncul setelah merger pertama pada awal Februari lalu.

“Bank Syariah Indonesia Alhamdulillah sudah menjadi bagian dari sejarah pemberian fasilitas fasilitas public private partnership (PPP).“ Ini baru pertama kali transaksi syariah digunakan, ”kata Hurri, Senin (22/2/2021). dalam pernyataan tertulis.

Hery menambahkan, pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan pembiayaan wholesale. Selain proyek infrastruktur, Bank Syariah Indonesia akan aktif menyalurkan sindikat ke sektor energi tahun ini.Salah satu proyek yang didanai adalah proyek bersama antara pemerintah dan badan usaha.

Per Desember 2020, wholesale financing Bank Indonesia Syariah mencatatkan rekor sebesar Rp 48,03 triliun. Pada akhir tahun 2021, tujuan Bank Syariah Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan pembiayaan grosir tahunan atau year-on-year (year-on-year) sebesar 4-6%.

Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan jalan nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta konektivitas antar pusat perkembangan ekonomi.

Usaha itu dicoba dengan memelihara jalan raya nasional agar kondisinya selalu terjaga. Salah satunya di Jalan Lintas Timur (Jalintim), Provinsi Sumatera, Provinsi Riau, sepanjang 43 kilometer yang dilaksanakan melalui program Government-Enterprise Partnership (PPP).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkata, perawatan Jalintim di Provinsi Riau untuk menjaga fungsi jalan termasuk jembatan. Menteri Basuki mengatakan, mengingat durabilitas tidak akan memenuhi rencana jika tidak ada pengendalian beban melalui jalan raya, maka pembangunan UPPKB menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, Menteri Basuki menegaskan sangat penting untuk mengoptimalkan keberadaan loadometer Jalintim Sumatera di Provinsi Riau. Pemeliharaan Jalintim Sumatera di Riau merupakan proyek PPP non-chargekedua sehabis rencana perawatan Jalintim di Sumatera Selatan.

Sebelumnya, pada 29 Januari 2021, PT Adhi Karya ditunjuk sebagai pemenang lelang proyek KPS Jalintim di Sumatera, Provinsi Riau.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Baschi, Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Direktur Biro Jalan Raya Hedy Rahadian, Direktur Pekerjaan Umum dan Biro Keuangan Infrastruktur Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto, Pakar Integrasi Achmad Gani Ghazaly, Tenaga Ahli Endra S Atmawidjaja, staf Kementerian Teknologi, Industri dan Lingkungan, dan Krisno Yuwono, Direktur Biro Komunikasi Publik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memulai tahap lelang proyek kerja sama pemeliharaan jalan nasional di Sumatera Selatan. Proyek tersebut akan menjadi proyek kerjasama pemerintah-swasta (KPBU) pertama di bidang jalan non tol. Direktorat PUPR Sugiyartanto Kementerian Bina Marga mengatakan, saat ini enam peserta telah lolos tahap prakualifikasi.

Baca juga : Penyelesaian Sengketa Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Antara Indonesia dan Singapura

Selain itu, dalam waktu dekat tahap prakualifikasi akan terus berlanjut hingga tahap request for proposal (RfP). Tahap ini menandai awal dari proses lelang.

Sugiyartanto menjelaskan, proyek proteksi jalan tol nasional sedang diberikan untuk 30 kilometer di Provinsi Sumatera Selatan. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Raya Timur atau Jalan Sumatera. Dia mengatakan pekan lalu: “Bulan ini kami mulai menerima permintaan untuk tahap proposal. Kami berharap tahun ini lelang selesai.”

Keenam peserta tersebut adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. , PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dan PT PP (Persero) Tbk., Konsorsium PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dan PT Brantas Abipraya (Persero) dari PT Nusantara Infrastructure Tbk. Dan PT Acset Indonusa Tbk. , Dan konsorsium yang dibentuk oleh PT Sumber Mitra Jaya dan Modern.

Secara umum, badan usaha pemenang tender akan melaksanakan paket proteksi jalan sepanjang 30 kilometer dengan nilai investasi Rp 1,34 triliun. Jika bisnis memenuhi standar pelayanan minum (SPM) yang disepakati, pembayaran akan dilakukan. Masa kerja sama akan berlangsung selama 15 tahun.

Jalan raya nasional yang akan dicadangkan di Sumatera bagian selatan adalah: Jalan Srivijayalaya (6,30 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,20 km), Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Prawiranegara (3,10 km), Jalan Soekarno-Hatta (8,32 kilometer), Akses jalan dermaga Alang-Alang Lebar (4 kilometer) dan Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II (2,90 kilometer).